Rabu, 23 Juli 2014

Mitsubishi Outlander Sport

Berbagai Warna dan Tipe
Hub : Saiful Adi
0853 7053 0805

PIN. : 7CF84C3D

Sabtu, 19 Juli 2014

Mitsubishi BINTANG PERKASA Aceh

Penjualan khusus wilayah ACEH cash dan kredit, proses cepat,aman,dan nyaman....
Hub :
Saiful Adi
0853 7053 0805
Pin : 7CF84C3D

Kamis, 17 Juli 2014

Mitsubishi BINTANG PERKASA ACEH

Menjual Mobil Baru Mitsubishi
Bagi yang berminat
hub : SAIFUL ADI
Hp : 0853 7053 0805
PIN ; 7CF84C3D

Minggu, 22 Maret 2009

BAB I
PENDAHULUAN

A. Perubahan Paradigma Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai subjek sekaligus objek dari sistem kesehatan. dalam dimensi kesehatan, pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat (dengan atau tampa campur tangan pihak luar) untuk memperbaiki kondisi lingkungan, sanitasi dan aspek lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam kesehatan masyarakat.

Program pemberdayaan yang akan mempengaruhi kualitas hidup adalah pemberdayaan masyarakat miskin. Faktor ini akan mampu memutuskan ketinggalan rakyat baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Fektor lain yang akan menjamin penguatan daya tawar dan akses guna mendukung masyarakat untuk memperolah dan memamfaatkan input sumber daya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi adalah melakukan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat.

Pembangunan merupakan proses perubahan menuju peningkatan taraf hidup dan kesejahteaan masyarakat. Seberapa jauh proses pembangunan tersebut telah mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang membawa dampak pada peningkatan taraf hidup dan kesejahtraan masyarakat, diukur dengan indikator-indikator yang umum bersifat ekonomi.

Rendahnya tingkat perubahan kondisi kehidupan masyarakat melalui kebijakan pemerataan melahirkan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Implementasinya tercerminpada pogram-pogram yang secara lansung ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (pangan, sandang, papan, kesehatan, pandidikan) maupun pogram penanggulangan kemiskinan.

Kebijakn paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia implementasinya cukup berhasil, namun secara proses terlihat lambat akibat masih adanya intervensi kekuasaan pemerintahan dalam menetapkan prioritas pogram yang diperuntukkan bagi kepentinagn masyarakat dan menguatnya dominasi kekuasaan pemerintah dalam pengololaan paradigma pemberdayaan masyarakat.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pendekatan Dalam Pemberdayaan Msyarakat

Daya merupakan kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, sedangkan berdaya berarti berkekuatan, bertenaga, berkemampuan memiliki akal, cara untuk mengatasi sesuatau. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan suatu usaha untuk memberikan kekuatan, tenaga, kemampuan, mempunytai akal/atau cara mengatasi masalah dalam kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat berarti mamampukan dan memandirikan masyarakat dalam kebijakan pembangunan nasional harus berwujud dalam tiga aspek kebijakan utama Yaitu :
1. menetapkan suasana untuk iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki masyarakat, baik sumber daya alam maupun sistem nilai tradisonal dalam menata kehidupan masyarakat.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat, baik potensi lokal yang telah memberdaya dalam menata kehidupan masyarakat melalui pemberian masukan berupa bantuan dana, pembagunan prasarana dan sarana baik fisik (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (pendidikan, kesehatan) serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran didaerah.
3. Melindungi melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persiangan yang tidak seimbang dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi.

B. Konsep dan Ruang lingkup Pemaberdayaan Masyarakat
1. Power dan Empowerment

Konsep impowerment itu sendiri merupakan sebuah konsep yang masih terlalu umum dan kadang-kadang hannya menyentuh “cabang” atau “daun” namun tidak menyentuh “akar” permasalahan, baik yang bersifat mendasar maupun yang akan terjadi dalam proses. Kita harus menempatkan konsep pemberdayaan itu tidak hannya indivudual, tertapi juga secara kolektif (individual self empowerment maupun collektive self empowerment), dan sesuatu itu harus menjadi bagian dari aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian, konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradap manjadikan semakin imfektif secara struktural, baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya.

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan adalah terjamahan dari empowerment. Menurut Mernam Webster Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua pengertian yaitu :
1. to give power atau to memberikan kekuasaan, mengalihkan atau mendelegasikan otoritas dari pihak lain.
2. to give ability to atau enable atau usaha untuk emmberikan kemampuan.
3. usaha untuk emmberikan kemampuan.

Hulme dan Tunner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal dan nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan/kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

Menurut definisinya, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi dan mengendalikan kelembangaan masyarakat secara bertanggung-gugat demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowermnet) atau kekuatan (strength) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (survive) dan (dalam pengertian yang dinamis) maupun mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk (terus-menerus) meningkatkan harkat dan mertabat lapisan masyarakat “bawah” tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
Dalam dimensi kesehatan, pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat (dengan atau tampa campur tangan pihak luar) untuk memperbaiki kondisi lingkungan, sanitasi dan aspek lainnya yang secara lasung maupun tidak lansung berpengaruh dalm kesehatan masyarakat.

3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah tersirat dalam definisi yang diberikan, ditinjau dari lingkup dan objek pemberdayaan mencakup beberapa aspek yaitu :
a. peningkatan kepemilikan aset (sumber daya fisik dan finansial) serta kemanpuan (secara individu dan kerlopok) untuk memamfaatkan aset tersebut demi perbaikan kehidupan mereka;
b. Hubunagan antara individu dan kelompoknya, kaitannya dengan pemikan aset, dan kemampuan mamamfaatkannya;
c. Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan;
d. Pengemabangan jejaring dan kemitraan kerja, baik di tingkat lokal, regional maupun global.

4. Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat
Upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan sedikitnya empat unsur pokok yaitu :
a. Aksesibilitas imformasi, karena imformasi merupakan kekuasaan baru kengitannya dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektifitas negosiasi, dan akuntabilitas;
b. Keterlibatan dan partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan;
c. Akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatas namakan rakyat;
d. Kapasitas organisasi lokal, kengiatannya dengan kemampuan bekerja sama, mengorganisasi warga masyarakat, serta memobilitasi sumber daya untuk memcahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat terdapat tiga jalur kegitan yang harus dilaksanakan yaitu :
1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masnusia dan masyarakatnya memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan;
2. pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya;
3. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, bisa dilakukan beberapa strategi yaitu :
1. melakukan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat guna mendukung peningkatan posisi tawar dan akses masyarakat untuk memperoleh dan memamfaatnya imput sumber daya yang dapat meningkatakan kegiatan ekonomi;
2. mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan prasarana dan serana seperti, modal, imformasi pasar dan tehnologi, sehingga dapat memperluas kerja dan memberikan pendapatan yang layak, khususnya bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin;
3. mengembangkan sistem pelindungan sosial terutama bagi masyarakat yang terkena musibah bencana alam dan masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi;
4. Menguragi berbagai bentuk pengaturan yang mehambat masyarakat untuk mambangun lembaga dan organisasi guna penyaluran pendapat, melakukan interaksi sosial untuk membangun kesepakatan antara kelompok masyarakat dan dengan organisasi sosial politik;
5. Membuka ruang gerak yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melibat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik melalui pengembangan forum lintas yang dibangun dan dimiliki masyarakat setempat;
6. mengembangkan potensi masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat di tingkat lokal dan memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan berbagi masalah kemasyarakatan dan khususnya untuk membantu masyarakat miskin dan rentan sosial.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat
Untuk mendukung amanat GBHN 1999-2006, program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk meningkatakn pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut ‘

a. Program Penguatan Organisasi Masyarakat
Tujuan program adalah meningkatkan kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat sebagai wadah bagi pengemabangan interaksi sosial, pengololaan poternsi masyarakat setempat dan sumber daya dati pemerintah. Serta wadah partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya organisasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang dapat maningkatkan ekonomi, sosial dan politik.

b. Pragram Pemaberdayaan Masyarakat Miskin

Program ini merupakan bagian yang tidak terpoisahkan dari program penanggulangan kemiskinan. Tujuan poram ini adalah meningkatakan kemampuan dan keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasaran sosial ekonomi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perdiayaan sumber daya produksi, miningkatkan kegiatan usaha kecil, menengah, dan imformal dipedesaan dan perkotaan, mengembangkan sistem pelindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentang sosial dan tidak mampu mangatasi dan akibat goncangan ekonomi, terkena sakit atau cacat, korban kejahatan dan berusia lanjut dan berpotensi menjadi miskin. Sasaran yang dicapai dari program ini adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin dan kelompok masyarakat yang miskin dan berpotensi menjadi miskin.
Kegitan pokok yang dilakukan adalah :

a. Peningakatan kemampuan pemerinatah daerah untuk mambantu pengembangan jaringan kerja keswadayaan;
b. Pelngembangan kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan;
c. Pengemabangan forum komunikasi antar tokoh penggerak kegiatan keswadayaan;
d. Pengembangan kemitraan lintas pelaku dalam kegiatan keswadayaan;
e. Penghapusan berbagai aturan yang mehambat pengembangan lembaga dan organisasi kewasdayaan masyarakat.
7. Pengorganisasian Pemberdayaan Masyarakat

Secara garis besar pengorganisasian dilakukan secara berikut :

a. Pemberdayaan Masyarakat harus berupa gerak masyarakat

artinya masyarkat harus manjadi subjek dan bukan objek semata dari usaha kesehatan. Mereka harus dididik dan dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan dasar dalam usaha-usaha kesehatan serta dilibatkan secara aktif sejak perencanaan dalam usaha-usaha tersebut. Tokoh dan wakil masyarakat yang dilibatkan misalnya benar-benar yang mencerminkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya. Membutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kesehatan mereka, dan mendorong mereka untuk berperan aktif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut seperti membentuk organisasi-organisasi kesehatan (LSM, seperti masyarakata anti rokok, anti narkoba), turut membiayai usaha kesehatan, ikut akses atau JPKM), ikut dalam politik kesehatan (memilih partai yang peduli kesehatan) dan sebagainya.

b. Menekankan peran pemerintah lebih sebagai regulator dan fasilitator
Peran pemerintah yang dominan selama ini dalam usaha kesehatan telah menjadi penghambat munculnya inisiatif dan krayatif di masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan gerakan masyarakat yang sesungguhnya. Peran dominan harus lebih diberikan kepada masyarakat melalui misalnya sektro swasta, LSM, maupun organisasi masyarakat lainnya. Pemerintah harsu menyedikan dana sebagai seed kapital (modal awal) bagi LSM dalam usaha-usaha promotif dan preventif mereka. Usaha-usaha seperti ini memang harus dibantu dana memang merupakan usaha publik yang sulit mempunyai nilai komersial, namun kemandirian harus terus diusahakan.

c. Membutuhkan wirausahawan sosial atau sosial entrepreneur dalam bidang kesehatan promotif dan preventif

usaha-usaha kesehatan khususnya dalam mengubah prilaku harus lebih bersifat pendekatan dari bawah (buttom up appoach) berdasarkan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, untuk itu, dibutuhkan orang-orang yang sosial yang dapat mengembangkan dan menjalankan usaha-usaah pemantapan perilaku sehat bertumpu pada masyarakat. Biasanya orang-orang ini akan menjalankan kegitanb dengan mendirikan LSM dalam bidang kesehatan tertentu pada wilayah tertentu pula.

d. Membutuhkan kemandirian dalam usaha kesehatan

secara bertahap pemerintah harus mengurangi alokasi dana pada usaha-usaha kesehatan yang sudah mulai dapat dibiayari sendiri oleh masyarakat seperti pelayanan kesehatan, apalagi kuratif, kecuali bagi masyarakat kurang mampu. Alokasi dana harus lebih diberukan dan ditingkatkan pada kegiatan-kegiatan promotif-preventif, seraya mendorong keterlibatan masyarakat, swasta/LSM menuju kemandirian.

C. Peran Serta Masyarakat
1. Wujud Peran Serta Masyarakat
Dari pengamatan pada masyarakat selama ini ada beberapa wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan pada khususnya dan pemabangunan nasional pada umumnya. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut :
a. Sumber Daya Manusia
setiap insan dapat berpartisipasi aktif dalam pembanguanan masyarakat. Wujud insan yang menunjukkan peran serta masyarakat dibidang kesehatan antara lain sebagai berikut.
1) Pemimpin masyarakat yang berwawsan kesehatan
2) Tokoh masyarakat yang berwawasan kesehatan, baik tokoh agama, politisi, cendikiawan, artis/seniman, budayaan, pelawak dan lain-lain.
3) Kader Kesehatan, yang sekarang banyak sekali ragamnya misalnya : kader Posyandu, kader lansia, kader kesehatan lingkungan, kader kesehatan gigi, kader KB, dokter kecil, saka bakti husada, santri husada, taruna husada, dan lain-lain.
b. Institusi/lembaga/organisasi masyarakat
bentuk lain peran serta masyarakat adalah semua jenis institusi, lembaga atau kelompok kegiatan masyarakat yang mempunyai aktifitas dibidang kesehatan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut.

1) Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Yaitu segala bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat, seperti :
• Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
• Pos Obat Desa (POD)
• Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
• Pos kesehatan di Pondok Pasantren (Pokestren)
• Pemberantasan Penyakit Menular dengan Pendekatan PKMD (P2M-PKMD)
• Penyehatan Lingkungan Pemungkiman dengan Pendekatan PKMD (PLp-PKMD) sering disebut dengan desa pencontohan kesehatan lingkungan (DPKL).
• Suka Bakti Husada (SBH)
• Taman Obat Keluarga (TOGA)
• Bina Keluarga Balita (BKB)
• Pondok Bersalin Desa (Polindes)
• Pos Pembinaan Terpadu lanjut usia (Posbindu Lansia/Posyandu Usila)
• Pemantau dan Stimulasi Perkembangan Balita (PSPB)
• Keluarga Mandiri
• Upaya Kesehatan Mesjid
2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai kegiatan dibidang kesehatan. Banyak sekali LSM yang berkiprah dibidang kesehatan, aktifitas mereka beragam sesuai dengan peminatannya.
3) Organisasi Swasta yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, ruamh bersalin, balai kesehatan Ibu dan anak, balai pengobatan, dokter praktik, klinik 24 jam, dan seabaginya.



c. Dana
Wujud lain partisipasi masyarakat adalah dalam bentuk pembiayaan kesehatan seperti dana sehat, asuransi kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, dan berbagai bentuk asuransi dibidang kesehatan. Secara umum jenis-jenis partisipasi pemberdayaan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut;
1) Berbagai bentuk dana sehat seperti dana sehat pola PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa), dana sehat pola UKS< (Upaya Kesehatana Sekolah), dana sehat pondok pasantren, dana sehat pola KUD (Koperasi Unit Desa), dana sehat yang dikembangkan oleh LSM, dan dana sehat organisasi/kelompok lainnya (Supir angkot, tukang becak dan lain-lain);
2) Asuransi kesehatan oleh PT Asuransi Kesehatan Indonesia, dengan sasaran para pengawai negeri sipil, pensiunan, dan sebagaian karyawan swasta atau pengawai pabrik;
3) Jaminan sosial tenaga kerja (termasuk pemiliharaan kesehatan) khusunya bagi para pekerja Perusahaan swasta;
4) Asuransi kesehatn swasta atau badan penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat (Bapel JPKM0), seperti asuransi kesehatan yang dikelola PT tugu mandiri, PT Bintang Jasa, dan lain-lain.
d. Wujud Lain
Masih ada bentuk peran serta masyarakat selain di atas, antara lain :
1) Jasa Tenaga
2) Jasa Pelayanan
3) Subsidi silang


2. Lingkup Peran Serta Masyarakat
Ruang lingkup peran serta masyarakat (PSM) menjadi sangat luas bahkan tidak terbatas. Namun demikian, untuk memudahkan dalam pembinaan, lingkup PSM dapat dikelompokkan menjadi

• Upaya Kesehatana Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh masyarakat umum.
• Upaya Kesehatan Tradisional (UKESTRA)
• Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
• Upaya Kesehatan Dasar Swasta (UKDS)
• Kemitaraan LSM dan dunia usaha.
• Dan sehat/jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat (JPKM)
• Peran wanita pembangunan kesehatan
• Peran generasi muda dalam pembangunan keseahatan
• Kader kesehatan.

3. prinsip Penggerakan Peran Serta Masyarakat
Kesehatan merupakan kebutuahn setiap orang. Oleh karena itu kesehatan seharusnya tercermin dalam kegiatan setiap insan. Peran serta masyarakat dibidang kesehatan di arahkan melalui tiga macam utama, sebagai berikut.
a. Kepemimpinan
b. Pengorganisasian
c. Pendanaan

Dengan demikian, tujuan akhir yang hendak dicapai dalam peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan adalah sebagai berikut.
a. Setiap pemimpin kelompok masyarakat baik formal maupun imformal mempunyai wawasan kesuma (kesehatan untuk semua).
b. Setiap kelompok masyarakat baik ditingkat kewilayahan maupun organisasi, mempunyai bentuk UKBM yang merupakan wujud partisipasi mereka dalam menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi, dengan kualitas yang baik.
c. Setiap kelompok masyarakat mengembangkan dana sehat menggunakn pola yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, dengan kualitas yang memadai. Dana sehat pola PKMD untuk masyarakat perdesaan, dana sehat pola KUD untuk masyarakat anggota KUD, dana sehat pada UKS untuk para murid sekolah dan lain-lain




4. Manajemen Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat di bidang kesehatan mempunyai kekhususan seabagai berikut
a. Meskipun kesehatan berdampingan dengan kedoktoran, implementasi program kesehatan masyarakatnya berbeda jauh dengan dunia kedokteran. Keseahtan masyarakat sangat erat kaitannya dengan aspek sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.
b. Bidang gerak serta masyarakat amat luas dan sangat bervariasi sehingga tidak mungkin menerapkan suatu harusan yang sifatnya mutlak.

Petugas kesehatan yang mengguluti program penyeluhan kesehatan masyarakat/peran serta masyarakat mempunyai peran ganda karena mengembang dua fungsi yang tidak dipisahkan seabagi berikut.
a. Sebagai pembina peran serta masyarakat
sebagai petugas kesehatan yang mengetahui bahwa keseahatn masyarakat itu amat ditentukan oleh partisipasi mereka

D. Upaya Pemberdayaan Bersumber Daya masyarakat ( UKBM )
1. Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu )
Posyandu merupakan jenis UKM yang paling memasyarakatkan dewasa ini. Posyandu yang meliputi lima program prioritas yaitu: KB, KIA, Imunisasi,dan penanggulangan Diare.terbukti mempunyai daya ungkit besar terhadap penurunan angka kematian bayi . sebagai salah satu tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat level bawah , sebaiknya posyandu digiatkan kembali seperti pada masa orde baru karena terbukti ampuh mendeteksikan permasalahan gizi dan kesehatan di berbagai daerah.permasalahan gizi buruk anak balita, kekurangan gizi, busung lapar dan masalah kesehatan lainnya menyangkut kesehatan ibu dan anak akan mudah dihindari jika posyandu kembali diprogramkan secara menyeluruh .
Kegiatan posyandu lebih di kenal dengan sistem lima meja yang, meliputi :
1. Meja 1 : Pendaftaran
2. Meja 2 : Penimbangan
3. Meja 3 : Pengisian Kartu Menuju Sehat
4. Meja 4 : Penyuluhan Kesehatan pembarian oralit Vitamin A ,dan tablet besi
5. Meja 5 : Pelayanan kesehatan yang meliputi imunisasi, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan,serta pelayanan keluarga berencana.
Untuk meja 1 sampai 4 dilaksanakan oleh petugas kesehatan. Sejak dicanangkan pada tahun 1984, penumbuhan jumlah posyandu sebagai berikut :

Pertumbuhan Jumlah Posyandu
Tahun Jumlah
1990
1991
1992
1993
2003 244.382
251.815
242.255
233.061
245.154


Bila diperhitungkan bahwa tiap posyandu rata-ratamempunyai lima orang kader,
Jumlah kader, maka jumlah kader aktif posyandu 5 x 245.154 = 1.255.770 orang kader .
2. Pondok Bersalin Desa ( Polindes )
Pondok bersalin desa merupakan wujud peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak . UKBM ini dimaksudkan untuk menutupi empat kesenjangan dalam KIA ,yaitu kesenjangan geografis ,kesejangan informasi, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial budaya.
Keberadaan bidan ditiap desa diharapkan mampu mengatasi kesenjangan geografis, sementara kontak setiap saat dengan dengan penduduk setempat diharapkan mampu mengurangi kesenjangan informasi. Polindes dioperasionalkan melalui kerja sama antara bidan dengan dukun bayi , sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial budaya,sememtara tarif pemeriksaan ibu ,anak dan melahirkan yang ditentukaN dalam musyawarah LKMD diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Pos Obat Desa ( POD )
Pos obat desa merupakan wujud peran serta masyarakat dalam hal pengobatan sederhana. Kegiatan ini dapat dipandang sebagai perluasan kuratif sederhana, melengkapi kegiatan preventif dan promotif yang telah di laksanakan di posyandu.
Dalam implementasinya POD dikembangkan melalui beberapa pola di sesuaikan dengan stuasi dan kondisi setempat .
Beberapa pengembangan POD itu antara lain :
POD murni, tidak terkait dengan UKBM lainnya.
• POD yang di integrasikan dengan Dana Sehat ;
• POD yang merupakan bentuk peningkatan posyandu:
• POD yang dikaitkan dengan pokdes/ polindes ;
• Pos Obat Pondok Pesantren ( POP ) yang dikembangkan di beberapa pondok pesantren ;
• Dan sebagainya .
POD jumlahnya belum memadai sehingga bila ingin digunakan di unit –unit desa , maka seluruh ,diluar kota yang jauh dari sarana kesehatan sebaiknya mengembangkan Pos Obat Desa masing – masing.


4. Dana Sehat
Dana telah dikembangkan pada 27 provinsi meliputi 209 kabupaten/kota. Dalam implementasinya juga berkembang beberapa pola dana sehat, antara lain sebagai berikut.
a. Dana sehat pola Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dilaksanakan pada 34 kabupaten dan telah mencakup 12.366 sekolahan.
b. Dana sehat pola pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) dilaksanakan pada 96 kabupaten.
c. Dana sehat pola pondok Pesantren, dilaksanakan pasa 39 kabupaten/kota.
d. Dana sehat pola koperasi Unit Desa (KUD), dilaksanakan pada lebih dari 23 kabupaten, terutama pada KUD yang sudah tergolong mandiri.
e. Dana sehat yang dikembangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dilaksanakan pada 11 kabupaten/ kota.
f. Dana sehat organisasi/kelompok lainnya (seperti tukang becak, sopir angkutan kota dan lain-lain), telah dilaksanakan pada 10 kabupaten/kota..

Seharusnya dana sehat merupakan bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota masyarakat yang belum dijangkau oleh asuransi kesehatan seperti askes, jamsostek, dan asuransi kesehatan swasta lainnya. Dana sehat berpotensi sebagai wahana memandirikan masyarakat,yang pada giliranya mampu melestarikan kegiatan UKMB setempat. Oleh karena itu, dana sehat harus dikembangkan keseluruh wilayah.kelompok sehingga semua penduduk terliput oleh dana sehat atau bentuk JPKM lainnya.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Di tanah air kita ini terdapat 2.950 lembaga swadaya masyarakat (LSM), namun sampai sekarang yang tercatat mempunyai kegiatan di bidang kesehatan hanya 105 organisasi LSM. Ditinjau dari segi kesehatan, LSM ini dapat digolongkan manjadi LSM yang belum mempunyai kegiatannya bidang kesehatan atau LSM yang aktivitasnya seluruhnya kesehatan dan LSM khusus antara lain, organisasi profesi kesehatan, organisasi swadaya internasional.



Dalam hal ini kebijaksanaan yang ditempuh adalah sebagai berikut :
a. meningkatkan peran serta masyarakat termasuk swasta pada semua tingkatan:
b. membina kepemimpinan yang berorientasi kesehatan dalam setiap organisasi kemasyarakatan.
c. Memberi kemampuan, kekuatan dan kesempatan yang lebih besar kepada organisasi kemasyarakatan untuk berkiprah dalam pembangunan kesehatan dengan kemapuan sendiri.
d. Meningkatkan kepedulian LSM terhadap upaya pemerataan pelayanan kesehatan.
e. Masih merupakan tugas berat untuk melibatkan semua LSM untuk berkiprah dalam bidang kesehatan.

6. Upaya Kesehatan Tradisional
Tanaman obat keluarga (TOGA) adalah sebidang tanah dihalaman atau ladang yang dimanfaatkan untuk menanam yang berkhasiat sebagai obat. Dikaitkan dengan peran serta masyarakat, TOGA merupakan wujud partisipasi mereka dalam bidang peningkatan kesehatan dan pengobatan sederhana dengan memanfaatkan obat tradisinal. Fungsi utama dari TOGA adalah menghasilkan tanaman yang dapat dipergunakan antara lain untuk menjaga dan meningkatan kesehatan dan mengobati gejala (keluhan) dari beberapa penyakit yang ringan. Selain itu, TOGA juga berfungsi ganda mengingat dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat, upaya pelestarikan alam dan memperindah tanam dan pemandangan.

7. Upaya Kesehatan Kerja
Upaya kesehatan kerja menjadi semakin penting pada industrilisasi sekarang ini. Pertumbuhan industri yang pesat membuat tenaga kerja formal semakin banyak, yang biasanya tetap diiringi oleh meraknya tenaga tenaga kerja imformal. Salah satu wujud upaya kesehatan kerja adalah dibentuknya Pos Upaya kesehatan kerja (Pos UKK) di sektor informal dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor formal.


Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) untuk operasional OKMD di lingkungan pekerja merupakan wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur dan berkesinambungan yang di selenggarakan oleh masyarakat pekerja atau kelompok pekerja yang memiliki jenis kegiatan usaha yang sama dan bertujuan untuk maningkatkan produktivitas kerja. Dengan demikian, implamentasi selalu mencakup tiga pilar PKMD, yaitu adanya kerjasama lintas sektor, adanya pelayanan dasar kesehatan kerja, dan adanya peran serta masyarakat. Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja ( Pos UKK) sampai dengan tahun 2003 tercatat sebanyak 9.139 UKK (Profil Kesehatan 2003)

8. Upaya Kesehatan Dasar Swasta
Upaya kesehatan dasar swasta dapat dikelompokkan menjadi :
a. kelompok pelayanan swasta dasar di bidang medik, meliputi Balai Kesehatan Ibu dan anak (BKIA), Balai pengobatan (BP) Swasta dan Rumah bersalin (RB):
b. kelompok berdampak kesehatan, meliputi salon kecantikan, pusat kebugaran, dan sebagainya:
c. kelompok tradisional, meliputi tabib, sinshe, panti pijat, dukun patah tulang, yang pembinaan teknisnya dilakukan oleh upaya kesehatan tradisional (Ukestra)

9. Kemintraan LSM dan Dunia Usaha
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi non pemerintah ( Nom Governmental organization/ NGO) yang sebenarnya mempunyai bebeerapa potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatam masyarakat, antara lain dalam hal community development, pemberi pelayanan kesehatan, pelatihan untuk berbagai macam bidang, dan penghimpunan dana masyarakat untuk kesehatan.

Untuk meningkatkan fungsi LSM, forum komunikasi ditingkatkan menjadi jejaring LSM yang ternyata berkembang beberapa peminatan. Ada beberapa kelompok peminatan kesehatan, yaitu :

a. Pembangunan Kesehatan Fungsi Masyarakat Desa (PKMD) /Primary health Care (PHC)
b. Keluarga berencana /Kesehatan Ibu dan Anak (KB/KIA)
c. Penyakit Menular Seksual (PMS/AIDS)
d. Kesehatan anak, ramaja, dan generasi muda
e. Kesehatan wanita
f. Pengobatan tradisional
g. Kesehatan kerja
h. Kesehatan lingkungan/air bersih
i. Penyakit menular
j. Klinik/ balai pengobatan

10. Kader Kesehatan
Kader di indonesia merupakan sosok insan yang menarik perhatian khalayak. Kesederhanaannya dan asalnya yang dari masyarakat setempat, telah membuat kader begitu dekat dengan masyarakat membuat alih pengetahuan dan olah keterampilan dari kader kepada tetangganya demikian mudah. Kedekatanya dengan petugas puskesmas telah membuat mereka menjadi penghubung yang andal antara petugas kesehatan dengan masyarakat. Profil kader yang paling dikenal adalah kader posyandu. Melejitnya jumlah dan peran posyandu dalam keberhasilan program keluarga berencana dan kesehatan. Telah turut mengangkat kepopelaran kader posyandu di Indonesia. Peran PKK (Pembinaaan Kesejahteraan Keluarga) dalam kader ini sangat besar, karena kampir seluruhnya kader posyandu atau kader PKK adalah wanita. Tim Penggerak PKK dari mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten / kota, kecamatan dan desa/kelurahan, selalu berupaya melakukan penggerakan dan pembinaan intensif terhadap kader PKK yang menjadi tulang punggung kegiatan posyandu.

11. Bentuk UKBM Yang Lain
Bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang lain adalah sebagai berikut :
a. Suatu karya bhakti Hasuda (SBH) merupakan bentuk partisipasi generasi muda khususnya pramuka dalam bidang kesehatan.
b. Upaya Kesehatan Gizi Masyarakat Desa (UKGMD), merupaka wujud peran serat masyarakat dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.
c. Pemberantasan Penyakit Menular melalui pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa(P2M-PKMD) merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam penangulangan penyakit menular yang banyk di derita penduduk setempat.
d. Desa percontohan kesehatan lingkungan (DPKL), merupakan wujud peran serta masyarakat dalam program menyediakan air bersih dan perbaikan lingkungan pemukiman. Melalui kegiatan ini diharapkan cukupan penyediaan air bersih dan rumah sehat menjadi semakin tinggi.
e. Pos kesehatan pondok pesantren (Poskestren), merupakan wujud partisipasi masyarkat pondok pesantren dalam bidang kesehatan. Biasanya dalam poskestren ini muncul kegiatan, antara lain pos obat pondok pesantren (POP), santri hasada ( kader kesehatan di kalangan santri), pusat informasi kesehatan di pondok pesantren, dan upaya kesehatan lingkungan di sekitar pesantren.
f. Karang Werda, merupakan wujud peran serta masyarakat dalam upayakesehatan usia lanjut, misalnya pos pembina terpadu lansia (posbindu lansia atau posyandu usila).
g. Dan masih banyak lagi bentuk UKBM yang lain.
E . Tantangan/ Permasalah
Permasalah yang muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan adalah :
1. Pemberdayaan masyarakat atau peran serta masyarakat secara individu.
2. Pemberdayaaan masyarakat atau peran serta masyarakat dalam hal perdana.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan posyandu.

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan dan Saran
Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai subjek sekaligus objek dari sistem kesehatan. dalam dimensi kesehatan, pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat (dengan atau tampa campur tangan pihak luar) untuk memperbaiki kondisi lingkungan, sanitasi dan aspek lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam kesehatan masyarakat.

Program pemberdayaan yang akan mempengaruhi kualitas hidup adalah pemberdayaan masyarakat miskin. Faktor ini akan mampu memutuskan ketinggalan rakyat baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Fektor lain yang akan menjamin penguatan daya tawar dan akses guna mendukung masyarakat untuk memperolah dan memamfaatkan input sumber daya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi adalah melakukan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat.

Revitalisasi Puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui strategi pengorganisasian komunitas dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam hal penyelesaian masalah kesehatan di aras komunitas basis. Selain itu juga mendorong potensi masyarakat di aras komunitas basis agar dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan dengan penekanan pencegahan penyakit melalui keswadayaan yang berkelanjutan dan kontekstual dengan kebutuhan lokal.

Ditulis oleh : Saiful Ady
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Teuku Umar


Daftar Pustaka

AKK..DR.Dr.AzrulAzwar M.P.H 1996.Pengantar Administrasi Kesehatan.Bina rupa Aksara: Jakarta